LAGI, Bupati Usungan PDI-P Kena OTT KPK




JAKARTA - Lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menambah "pasien" baru karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kali ini KPK menjaring Bupati Nganjuk, Taufiqurahman, rabu (25/10/2017). Dirilis tribunnews.com, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan penangkapan yang dilakukan KPK tersebut.

"Ada, sekarang lagi diperiksa di Polres Nganjuk satu jam lalu 14.00 WIB, pinjam ruangan," ujarnya.

Frans mengatakan bahwa Polres Nganjuk hanya meminjamkan ruangan kepada KPK.

"Tidak ada saya memberikan apa apa lagi. Kalau materi tanya ke KPK. Hanya pinjam ruangan di Polres Nganjuk," kata Frans.

Bupati Nganjuk, Taufiqurahman adalah kader PDI Perjuangan. Menanggapi informasi tersebut DPP PDI-P mengambil sikap tegas.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal informasi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Meski mengaku terkejut, Hasto mengatakan, jika informasi itu benar adanya, maka PDIP akan langsung melakukan pemecatan kepada yang bersangkutan dari posisinya sebagai kader partai.

Dirilis republika.com, Hasto menegaskan, PDIP sebelumnya juga berulang kali mengingatkan Taufiq dalam posisinya sebagai Bupati Nganjuk untuk tidak main-main dan melanggar hukum. Bahkan, internal PDIP kata Hasto, juga telah membebastugaskan Taufik dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Nganjuk.

"Yang bersangkutan sudah diberikan sanksi organisasi dan dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC sejak tanggal 26 Januari lalu," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima wartaaan pada Rabu (25/10).

Hasto juga mengatakan, sebagai bentuk ketegasan PDIP selain memberikan sanksi kepada Taufiq, PDIP juga tidak kembali memberikan rekomendasi pencalonan istri Taufik di Pilkada Nganjuk. Sebab selama ini, Taufiq menginginkan agar PDIP mencalonkan istrinya untuk maju di Pilkada Nganjuk.

"PDIP tegas, tidak mencalonkan sosok yang dikehendaki oleh saudara Taufiq," kata Hasto.

Hasto pun kembali menegaskan, bahwa sebenarnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kader-kadernya baik di eksekutif maupun legislatif. Khususnya DPP PDIP meminta untuk tidak main-main dengan praktik pelanggaran hukum. "Dan ancaman sanksinya sangat tegas bahwa siapapun yang terkena OTT oleh KPK, maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan," ungkapnya.(redaksi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
close
Banner iklan disini