Jaga Stabilitas Sulut, Amir Liputo Relakan Diri Dibully Warga

Amir Liputo, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut

MANADO - Menangani persoalan Taksi Online dan Angkutan Konvensional memang perlu kehati-hatian, seperti halnya konflik dan bentrok yang terjadi dibeberapa provinsi lain. Karenanya, DPRD Sulut pun diharuskan mengambil langkah politis yang dapat menengahi persoalan tersebut.

Sejak jauh hari, persoalan tersebut telah ditelaah secara teliti oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo sebelum kemudian memutuskan mengeluarkan rekomendasi politik bagi Polda dan Dinas Perhubungan Sulut bertindak.

"Jika kami salah ambil rekomendasi dikhawatirkan akan berdampak besar dilapangan, akan ada satu pihak yang tidak puas karena itu saya harus arif, karena itu saya pikir biar saya yang jadi pusat kemarahan asalkan daerah terjaga," kata Liputo.

Dengan melarang pengoperasian Taksi Online menurut Liputo akan menenangkan sopir angkutan Konvensional dan semua toh pada akhirnya akan kembali pada konsumen.

"Kan larangan itu hanya sampai pada menunggu penetapan revisi UU nomor 32 tahun 2016 yang akan ditetapkan 1 April 2017 ini, tidak ada yang salah. Dengan demikian bentrok dilapangan tidak ada, biar saya yang tanggung itu asal semua tetap jalan dengan baik,"ungkap Liputo dengan besar hati.

Kata Liputo, semua kebijakan politik memang bertujuan memakmurkan masyarakat tidak berpusat pada pencitraan diri.

"Saya dipilih masyarakat untuk memperjuangkan nasib mereka, jika dengan mengorbankan diri harus dilakukan itu wajib dilakukan meskipun itu akan terasa sakit asalkan amanah masyarakat dapat saya pertanggung jawabkan. Karena kita negara hukum maka semua hal harus diletakan pada ketaatan kita pada hukum harap semua pihak menahan diri dan mari berlomba tingkatkan pelayanan dan pengabdian untuk rakyat yang kita cintai. Karena merekalah kita harus jaga keamanan dan stabilitas daerah ini," tandasnya.

Dan memang apa yang dilakukan Liputo memang benar adanya, karena pada akhirnya persoalan Taksi Online dan angkutan Konvensional hanya berpusat pada rekomendasi yang dilakukan oleh DPRD Sulut, bukan antara kedua pihak seperti yang terjadi di daerah lain.(Obe)







Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
close
Banner iklan disini