Gara-gara e-KTP, Gerindra Sulut Nyaris Tak Lolos Verifikasi Faktual KPU




MANADO - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulut beberapa waktu lalu dihebohkan dengan adu mulut Ketua DPD Gerindra Vonny Panambunan dengan kadernya, kini partai berlambang burung garuda ini kembali menghadapi persolan lain.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) nyaris menggugurkan Partai Gerindra Sulut dalam verifikasi faktual Partai Politik (Parpol) calon Peserta Pemilu 2019.

Pasalnya, salah satu pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulut tak menunjukan kepemilikam e-KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sulawesi Utara.

Komisioner KPUD Sulut Ardiles Mewoh menegaskan 11 parpol dari 12 parpol telah memenuhi syarat, Gerindra harus lakukan perbaikan.

"Jadi ada 12 parpol menyusul 4 parpol sebelumnya yang diverifikasi. 11 Parpol sudah memenuhi syarat dan 1 harus diperbaiki lagi terkait struktur kepengurusan, dimana salah satu pengurus berhalangan dalam menunjukan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP,Red) dan Kartu Tanda Anggota (KTA)," ungkap Komisioner KPUD Sulut, Ardiles Mewoh kepada wartawan, Rabu (31/1/2018).

Dikatakan Ardiles, Bendahara Gerindra Sulut berhalangan hadir saat verifikasi faktual dilakukan, sesuai prosedur aturan KPU untuk situasi tersebut Gerindra tak memenuhi syarat.

"Partai tersebut Gerindra dan bendaharanya yang berhalangan menunjukan e-KTP dan KTA, KPUD memberikan waktu 2 hari untuk partai tersebut melakukan perbaikan sebelum diverifikasi kembali. kita beri waktu tanggal 1-2 Februari, besoknya kita verifikasi kembali. Kalau memang yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan sedang mendapat perawatan di luar daerah, maka cukup diperlihatkan KTP dan KTA serta surat keterangan sakit," ujar Mewoh.

Namun ditegaskan Ardiles, jika yang bersangkutan tidak datang atau belum bisa menunjukan persyaratan yang diminta, maka partai Gerindra tidak memenuhi syarat dan itu bisa mempengaruhi hingga nasional.

"Sesuai UU Pemilu No 7/2017 mewajibkan 100 persen memenuhi syarat di 34 provinsi yang ada di Indonesia," tandas Ardiles.(Redaksi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
close
Banner iklan disini