Terzalimi, 200 KK Desa Paputungan Minta HJ Advokasi

Hendra Jacob Bersama Warga Desa Paputungan,Minut.


MINUT - Sedikitnya 200 Kepala Keluarga (KK) desa Paputungan,Kecamatan Likupang Barat kabupaten Minahasa Utara (Minut) merasa terzalimi akibat merasa terancam digusur oleh PT Bhinneka Manca Wisata (BMW).

Kehilangan pijakan, warga pun meminta aktivis Hendra Jacob (HJ) mengadvokasi atas persoalan yang dihadapi.

HJ bersama tim pada Sabtu (17/3/2018) siang,lakukan peninjauan ke lokasi.

Kepada masyarakat, HJ mengatakan kasus penyerobotan tanah milik masyarakat oleh korporasi sepertinya tidak pernah habis. Ketika penegakan hukum lemah, para mafia tanah pun bermain. Dan tidak jarang penegak hukum pun ikut bermain dalam sengketa tanah.

"Saya kira mafia tanah faktanya memang ada. Korporasi besar yang paling banyak membutuhkan tanah harus tetap proper pada masyarakat. Tidak bisa tanah masyarakat main ambil, tapi tidak diberikan konpensasi dan anti ganti rugi yang sepadan. Saya kira ini yang menimbulkan konflik di masyarakat dan tidak pernah tuntas," tegasnya

Lanjut dikatakan Hendra Jacob, Kasus-kasus perampasan hak warga seperti ini muncul karena penegakan hukum yang lemah dan banyak mafia tanah yang bermain mencari keuntungan.

"Seakan akan aparat masuk dalam lingkaran setan membela yang bayar. Bahkan, para pengacara yang sudah disewa untuk membela masyarakat malah ikut bekerjasama dengan pihak yang merampas hak tanah masyarakat," ungkapnya.

Ia menghimbau agar kedua belah pihak duduk bersama dengan difasilitasi pihak aparat desa, kecamatan hingga pemkab dengan di jaga oleh kepolisian. 

"Ini penting untuk dilaksanakan sebab jangan sampai ada warga masyarakat kembalienjadi korban keganasan aparat hanya karena melakukan pengamanan terhadap objek yang dimaksudkan,"tegasnya.

Jacob mengatakan, masayarakat desa Paputungan tidak anti investor, Tapi mereka memohon pihak investor dalam hal ini PT. BMW dapat berlaku adil dan bisa merealisasikan apa yang menjadi problem di desa paputungan imi. Tukas hendra jacob usai menghadiri undangan warga di desa paptungan 17 maret 2018.

"Hentikan aktifitas  mereka  dan jangan berikan ruang sedikitpun pada para broker dan mafia mafia tanah ini untuk menjadikan oknum aparat ini sebagai kaki tangan mereka. Pihak pemerintah sekiranya dapat memberikan peringatan kepada pihak perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan mereka di desa paputungan sebab pembayaran lahan yang terjadi sejak tahunn1990 milik warga dengan harga 400 rupiah itu hingga saat ini belum dilunasi oleh pihak perusahaan,"tandasnya.(Obe)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
close
Banner iklan disini