ROCKY WOWOR : 2018, Tahunnya Petani Sulut

Gubernur Olly Dondokambey
Seriusi Pertanian Sulut.


MANADO - Sumber Daya Alam (SDA) Sulut sangat berlimpah terlebih pemanfaatannya untuk sektor pertanian peelu dipertajam pemanfaatannya.

Menurut Sekertaris Komisi II DPRD Sulut Rocky Wowor, peningkatan kesejahteraan petani Sulut perlu diperhatikan serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut lewat topangan anggaran dan program kerja jitu.

"Untuk tahun anggaran 2018, akan menjadi tahunnya petani Sulut karena itu lewat komisi dan fraksinya akan memberi perhatian khusus dalam penataan APBD Induk 2018 yang akan dibahas dalam waktu dekat ini," kata Wowor, Senin (9/10/2017) siang diruang kerjanya.

Disampaikan Wowor, berbagai langkah terobosan yang sedang dilakukan oleh Gubernur Olly Dondokambey untuk tahun anggaran 2017 berjalan ini.

"Pemberian traktor pertanian, penambahan oplah bibit pertanian sampai pada bantuan pupuk. Ini karena Pak Olly sadar betul dan mencintai pertanian dan program kerja yang telah digenjot secara perlahan akan menghasilkan perubahan taraf hidup petani," kata Wowor.

Lanjutnya, Sektor pertanian untuk tahun 2018 nanti akan mendapat prioritas lebih dari Pemprov, mengingat salah satu dari tujuh janji politik pemerintahan Olly Dondokambey (OD) - Steven Kandouw (SK) adalah peningkatan taraf hidup masyarakat disektor pertanian.

"Instansi terkait perlu lebih cekatan melihat program OD-SK terhadap petani, harus mampu mengimbangi dengan kinerja kepala daerah yang tampil "Onfire" bukan mengekor," lugasnya.

Sesuai dengan data Kementrian Pertanian, Setidaknya ada 267.000 hektare lahan pertanian yang terdiri dari padi dan jagung.

Luas perkebunan kelapa di Sulut tercatat 267.435 ha, dimana areal terluas di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.

Dimana potensi untuk lahan jagung di Sulut—termasuk di lahan perkebunan kelapa—sekitar 300.000 ha, dengan luas tanam jagung sekitar 125.000 ha dengan luas panen 80.885 ha dan produktivitas rata-rata sekitar 3,71 ton/ha, sehingga total produksi sekitar 300.490 ton.

Sementara itu menurut Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Sulut Melkie Suawah untuk penajaman peningkatan kesejahteraan petani selain pengganggaran yang tak kalah penting adalah para penyuluh pertanian.

"Ujung tombak berjalan tidaknya program pertanian adalah para penyuluh pertanian. Peran para penyuluh ini sebagai jembatan program pemerintah ketingkat petani pedesaan. Makanya kesejateraan penyuluh diperhatikan," kata Suawah.

Karena selama beberapa tahin terakhir menurut Suawah, nasib penyuluh kurang mendapat perhatian yang berimbas pada kinerja yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan petani.

"Siklus ini harus diperhatikan. Pemerintah susun program kerja dan penyediaan anggaran lewat instansi terkait dimana penajaman ini dilakukan lewat para penyuluh yang akan dijalankan petani, tapi bagaimana ini dapat jalan jika kemudian jumlah penyuluh sedikit dan minimnya anggaran kesejahteraan penyuluh. Karena banyak penyuluh mengeluh,"tandasnya.(Obe)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
close
Banner iklan disini