MANADO - Kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Sulawesi Utara (Sulut) jadi pusat perhatian Nasional, tak mengherankan DPRD Provinsi Papua coba "mengkloning" Sulut. Dengan melakukan studi banding dan konsultasi penanganan konflik keagamaan, Rabu (18/4/2018).
DPRD Papua dipimpin langsung oleh Stevanus Kaisepo diterima oleh legislator Julius Jems Tuuk.
Para legislator Papua menyampaikan rencana pembentukan Peraturan Daerah (Ranperda) di provinsi mereka tentang Penyelenggaraan Keagamaan. Menurut mereka dalam Ranperda tersebut, salah satunya mengatur tentang pendirian rumah ibadah dan hari-hari libur keagamaan.
“Jadi kita datang ke sini ingin melihat bagaimana penanganan konflik-konflik keagamaan, dimana yang kita tahu bersama di Papua sering kali terjadi konflik antarmasyarakat yang dipicu oleh masalah agama,” ucap Stevanus kepada wartawan.
Stevanus ingin menggali lebih dalam soal regulasi yang mengatur sehingga mengontrol secara khusus terkait penanganannya hingga Sulut dikenal sebagai daerah yang aman.
Lanjut dikatakannya, dari hasil tatap muka tersebut, ternyata di Sulut tidak memilki regulasi khusus yang mengatur tentang itu. Akan tetapi lebih mengedepankan komunikasi lewat Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA) yang dikelola lewat Biro Kesra langsung.
“Saya kira ini cukup baik dan kami menyambut baik. Jadi, ketika kami kembali ke Papua akan kami sampikan bagaimana membangun komunikasi di antara tokoh dan umat beragama, serta para tokoh masyarakat,” jelasnya lagi.
Tuuk sendiri mengatakan bahwa Sulut hidup rukun dalam perbedaan dengan mengedepankan komunikasi.
“Jadi ketika terjadi gesekan, BKSAUA akan melakukan komunikasi terkait apa yang menjadi pemicu. Karena di dalam BKSAUA sendiri pengurusnya terdiri dari para tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sulut,” tandasnya.(Obe)
.jpeg)