SULUT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengakui intensifnya melakukan kunjungan ke provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Juru bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo menegaskan, Sulut sangat intensif dilakukan pendampingan dan pengawasan dibeberapa sektor yang rawan terjadinya korupsi.
"Untuk wilayah Sulawesi Utara, KPK sangat intensif melakukan pendampingan sekaligus pengawasan melalui fungsi koordinasi dan supervisi, kami hanya melakukan pendampingan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kami melakukan identifikasi pada beberapa sektor yang memang menjadi area yang rawan terjadinya korupsi,"ungkap Budi saat datangi Sulut beberapa waktu lalu.
Penuturan Budi Prasetyo, sektor krusial rawan terjadinya korupsi yang disorot KPK diantaranya pengelolaan aset.
"Seperti soal pengelolaan aset daerah, pengelolaan ASN ataupun SDM di Pemda, kemudian bagaimana soal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan beberapa hal krusial lain yang mempunyai kerentanan tinggi terjadinya korupsi,"lugas Budi.
Menurut Budi, ada beberapa temuan KPK melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Dimana MCSP adalah aplikasi dan program yang dikembangkan oleh Komisi KPK untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi capaian kinerja pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.
"Kami melihat telah dilakukan beberapa respon positif yang telah dilakukan dibeberapa pemerintah daerah kabupaten kota atas temuan KPK terutama provinsi melalui MCSP, meskipun dibeberapa daerah masih tercapture artinya masih ada peluang perbaikan,"tegas Budi.
Ia pun memberi peringatan terhadap pemerintah daerah agar segera lakukan perbaikan.
"Segera di follow up diperbaiki supaya seminimal mungkin orang melakukan korupsi, tidak hanya sampai pada tahapan proses, karena MCSP itu kan proses upaya yang dilakukan tapi juga harus dilihat dari proses itu adalah outcome yang dihasilkan yang berdampak pada masyarakat,"tandas Budi.(Obe)
