 |
| Ilustrasi |
Manado - Pemerintahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang Notabene Usungan PDI Perjuangan dengan tagline politik partainya Wong Cilik nampaknya sudah mulai pudar.
Salah satu pembuktiannya, dalam penganggaran di APBD Perubahan 2017 ini banyak menunjukan ketidak berpihakan kepada Wong Cilik atau Masyarakat.
Diantaranya, Penganggaran Festival Film Indonesia (FFI) yang akan digelar di Kota Manado, 9 November 2017 nanti.
Anggaran FFI yang sudah dialokasikan di APBD induk 2017 sebesar Rp2,6 miliar dirasa tak cukup untuk membiayai kedatangan artis-artis ibukota ke Sulut.
Melalui Dinas Kebudayaan Daerah diusulkan untuk ditambah dalam APBD Perubahan sebesar Rp8 miliar.
Kepada Komisi IV bidang Kesra, Selasa (22/8/2017) kemarin Kepala Dinas Kebudayaan Daerah, Dr drh Fredrik Rotinsulu menjelaskan bahwa FFI nyaris tak digelar di Sulut. Alasannya, helatan nasional tersebut tak mendapat dukungan anggaran maksimal dari pemerintah pusat (dipangkas dari Rp8 miliar menjadi Rp6 miliar), serta anggaran dukungan dari Pemprop juga minim.
“Tapi karena FFI sudah di-declare oleh pak Gubernur akan dilaksanakan di Sulut, maka diusulkan anggaran ditambah dalam perubahan sebesar Rp8 miliar,” terang Rotinsulu.
Ia menambahkan, gelaran FFI memiliki gengsi tersendiri bagi daerah ini. “Apalagi acara FFI ini akan dihadiri presiden RI,” tandasnya.
Sebelumnya, para personel Komisi IV menyorot anggaran seremonial yang diusulkan Pemprop sangat fantastis, termasuk FFI.
“Bahaya kalau semua anggaran kita untuk seremonial saja. Jangan tutup telinga dengan keluhan rumah-rumah sakit karena anggaran obat minim. Masalah tenaga kerja menumpuk. Kami berdosa jika mengiyakan anggaran-anggaran seremonial tanpa penjelasan dan tanpa efek bagi masyarakat,” ucap Ketua Komisi IV, James Karinda dan anggotanya, Herry Tombeng, yang juga meminta Dinas Kebudayaan Daerah memberikan rincian penggunaan anggaran.
Rotinsulu sendiri menjelaskan, anggaran perubahan yang diusulkan pihaknya adalah untuk pembayaran honor juri dan artis, akomodasi serta tamu undangan lain.
Pihak Komisi IV juga mengingatkan agar dalam pembayaran honor, Pemprop harus hati-hati. Karena berkaca dari pelaksanaan Apresiasi Film Indonesia (AFI) yang digelar di Sulut beberapa waktu lalu, banyak temuan BPK RI soal honor artis.
Jika pemerintah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk para artis FFI nanti, maka pada pembahasan dengan Komisi IV, kemarin, Balai Mata terpaksa merelakan anggarannya sebesar Rp400 juta dipangkas. Pun dengan Rumah Sakit Umum Noongan yang anggaran untuk pengadaan obat juga dikebiri demi anggaran seremonial di Pemprop Sulut.(Obe)
.jpeg)