MANADO - Menjawab pertanyaan soal nasib petani cengkih oleh Komisi II DPRD Sulut yang membidangi perekonomian, Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Refly Ngantung mengatakan pihak pabrikan konsisten dalam memberikan harga.
“Saya jamin harga yang ditetapkan pabrikan Rp85 ribu per kilo tak akan berubah asal syarat yang diberikan yakni kadar air 13% dan kadar kotor 3%. Mulai detik ini kalau ada yang mau langsung silakan ke gudang PT Djarum," jelas Ngantung, Selasa (25/6/2019) dalam rapat koordinasi antara Komisi II dan DPRD Sulut.
Menurut Ngantung, petani yang ada di Sulut dapat menjual didua titik.
"Perusahaan Djarum yang berada di Ranomuut atau Winangun, selagi kemampuan gudang pabrikan masih tersedia, akan menerima hasil dari petani," kata Ngantung.
Namun mendasari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut melalui Komisi 2 mempertanyakan konsistensi terkait harga tersebut.
Menanggapi ini, Ketua Komisi II Cindy Wurangian memberi apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Pemrintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Namun, Cindy Wurangian juga mengingatkan agar implementasi dilapangan benar-benar dilakukan jangan jadi "Surga Telinga" bagi warga.
“Yang pertama, akses bagi petani dijamin atau tidak ?, Jangan hanya pengumpul besar yang nantinya diterima. Kedua, terkait kuotanya seperti apa, apakah sebanyak yang dibawa dibeli dengan harga Rp.85 ribu, atau punya batasan misalnya harga itu batas 10 kilogram untuk jumlah berikutnya menyesuaikan harga pabrikan,” tanya Wurangian.
Lanjut Cindy Wurangian, tentang kadar air yang harus konsisten.
“Kita berharap harga tersebut konsisten, jangan hanya manis di mulut saja atau kata lain surga telinga untuk petani. Ini langkah baik, kami DPRD sangat mendukung,” tuturnya.
Sedangkan untuk kelanjutannya, Wurangian berharap harus ada kajian tentang pabrikan yang sudah ada lahan di Sulut.
“Bukan tidak mungkin, beberapa tahun ke depan harga akan ditekan karena pabrikan sudah ada stok. Seperti apa sikap pemerintah itu yang jadi bahan masukan kami,” ungkapnya.(Obe)
.jpeg)