Melihat gambaran tersebut, Direktur Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Sulut, Jim Robert Tindi (JRT) menyatakan kini mengerti kenapa anggota dewan banyak tugas keluar daerah.
"Pantas, anggota dewan kita ini banyak keluar daerah ternyata karena kebijakan anggaran seperti ini," katanya.
Ia prihatin dengan situasi seperti ini mengingat masyarakat dalam situasi kesulitan akibat pandemi.
"Ini kebijakan yang tidak menunjukan keberpihakan terhadap rakyat, seharusnya penganggaran lebih difokuskan pada sentuhan langsung untuk kepentingan warga,"tegasnya.
Dikatakan Tindi, untuk anggaran terbang sah adanya tapi seharusnya lebih realistis.
"Ini jika benar-benar terjadi adalah kebijakan pemborosan dan tidak menunjukan topangan terhadap program pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw," lugasnya.
Ia menyayangkan penyaringan tidak dilakukan oleh Badan Anggaran karena 'meloloskan' pembiayaan terbang tersebut.
"Yang saya heran, kenapa anggaran ini tidak dipangkas oleh Badan Anggaran (Banggar,Red). Padahal salah satu tugas pokok mereka adalah bahas anggaran, kalau memang mereka benar-benar berpihak kepada masyarakat, hal seperti ini tidak akan terjadi," tegasnya.
"Masyarakat disuruh kurangi perjalanan dengan alasan Covid, ech mereka justru jorjoran susun anggaran perjalanan, Miris Yah ?," lugas Tindi.
Ia mencoba mengetuk nurani para anggota DPRD Sulut dengan mengajak Stop Pemborosan Uang Rakyat.
Berikut struktur rencana penggunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2022 tersebut dengan total Rp 9.738.511.800 :
1. Perjalaanan dinas luar daerah Rp. 6.638.802.000.00
2. Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.538.009.800.00
3. Perjalanan dinas luar negeri Rp. 500.000.000
4. Perjalanan dinas dalam kota Rp. 61.700.000. (Obe)
.jpeg)