MANADO - Berbagai langkah strategis dan Politik telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten Minahasa Utara demi menjaga Pulau Bangka tak dijadikan lahan pertambangan oleh PT Mikgro Metal Perdana (MMP), namun herannya panitia Khsus (Pansus) Zonasi DPRD Sulut seakan tak menggubrisnya dan berusaha meloloskan menjadi zona industri.
Sikap Pansus Zonasi tersebut menyebabkan Adriana Dondokambey naik pitam.
Dalam rapat Pansus Zonasi dan Kelompok kerja (Pokja) Pemrov Sulut pada selasa (25/10) kemarin, Adriana Dondokambey membeberkan bahwa gubernur Olly Dondokambey telah memanggil Edwin Lontoh dan Edison Masengi untuk perjelas keputusan pemerintah pusat terkait peraturan pemerintah (PP) 50 tahun 2011 sebagai acuan pansus terkait pulau bangka.
“Tak usah ditutupi. Kan kita bertiga (bersama Edwin Lontoh dan Edison Masengi) sudah bertemu Pak Gubernur. Sudah ada penjelasan mengenai PP 50, petunjuk Menteri ESDM, serta penjelasan mengenai arbitrase. Pulau Bangka masuk kawasan pariwisata dan publik. Kita tak perlu konsultasi lagi,”kata Adriana yang juga Ketua Komisi III ini.
Adriana Dondokambey pertegas Pansus harusnya sudah tak punya beban lagi karena telah ada petunjuk resmi terkait keberadaan Pulau Bangka.
“Atau Pansus memang meragukan penjelasan Pak Gubernur? Padahal kita sudah bertemu dan mendengarkan langsung penjelasan mengenai masalah ini. Kita juga tak perlu tutupi pertemuan itu dari anggota pansus lain,” tukasnya. Kakak kandung gubernur ini pun mengimbau pansus lebih baik tidak konsultasi lagi karena penjelasan gubernur sudah cukup.
Namun herannya meskipun banyak interupsi dari para anggota pansus, Lontoh tetap bersikeras melakukan konsultasi. “Kita akan ke Kemendagri,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat itu.(Obe)
.jpeg)