SULUT - Sektor pertambangan di provinsi di Sulawesi Utara (Sulut) khususnya pertambangan rakyat jadi perhatian Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut telah usulan 21 ribu hektar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut fransiscus Maindoka mengungkapkan usulan Gubernur sudah disampaikan melalui Kementerian ESDM RI.
“Pak Gubernur sudah maksimal dan mengupayakan dalam hal ini kurang lebih 21 ribu hektar untuk WPR dan saat ini sementara berproses di Kementerian, ” ungkap Maindoka belum lama ini.
Kata Maindoka, dengan adanya hubungan dan faktor kedekatan Gubernur Yulius Selvanus dengan pemerintah pusat bahkan Kementerian terkait, diyakini akan mempercepat berjalannya proses persetujuan usulan tersebut.
“Saat ini sementara diupayakan secepatnya untuk mendapatkan persetujuan terkait WPR di Sulut melalui keputusan Menteri,"ucap Maindoka.
Setelah dikeluarkannya WPR kata Maindoka, tahap selanjutnya tinggal Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang menjadi kewenangan Gubernur.
"Sehingga nantinya banyak kelonggaran dalam arti semuanya untuk kesejahteraan masyarakat yang sementara menggeluti usaha pertambangan di Sulawesi Utara,"jelasnya.
Maindoka mengakui saat ini dinamika dilapangan adanya usaha pertambangan yang belum memiliki perijinan.
"Namun komitmen Gubernur sampai saat ini sudah berusaha maksimal berpihak kepada masyarakat khususnya di beberapa wilayah Sulut yang memiliki lokasi pertambangan,"tegasnya.
Nantinya dengan dikeluarkannya IPR oleh Gubernur YSK menurut Maindoka akan menjadi angin segar bagi masyarakat penambang.
"Dengan keberpihakan Gubernur YSK terhadap warganya, IPR yang akan dikeluarkan Gubernur pasti diberikan kepada masyarakat penambang untuk mengelola usaha pertambangan dibanding kondisi sekarang yang masih belum ada kepastian,"tandasnya.(Obe)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)