Program inovatif ini digagas oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum, Yenne Janis, S.H., M.H.
SIDAPPLU hadir sebagai sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengefektifkan proses pengelolaan data pelanggaran pemilu serta pemilihan di seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
Dengan sistem ini, seluruh data penanganan pelanggaran terdokumentasi secara digital, rapi, dan terstruktur sehingga mempermudah proses koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
Dalam pemaparannya, Ibu Yenne Janis menegaskan bahwa SIDAPPLU merupakan langkah strategis dalam transformasi digital Bawaslu.
“Aksi perubahan ini kami rancang untuk menjawab kebutuhan akan sistem pengelolaan data pelanggaran yang cepat, akurat, dan akuntabel. SIDAPPLU memastikan proses penanganan pelanggaran lebih transparan dan dapat dipantau secara menyeluruh,” ujarnya.
Sistem ini memungkinkan setiap Data Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota se sulawesi utara dapat di dokumentasikan secara real-time.
Hal ini meningkatkan efektivitas kerja pengawas pemilu serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan.
Peluncuran SIDAPPLU mendapat sambutan positif dari jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Mereka menilai inovasi ini sebagai terobosan penting yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pengawasan pemilu di era digital.
Saat ini, SIDAPPLU tengah memasuki tahap implementasi lanjutan, termasuk pelatihan bagi operator, penyempurnaan fitur, serta integrasi dengan sistem pengawasan lainnya. Bawaslu Sulawesi Utara menargetkan SIDAPPLU dapat digunakan secara optimal pada tahapan pemilihan mendatang.
Melalui inovasi ini, Bawaslu Sulut menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pengawasan pemilu yang semakin profesional, modern, dan terpercaya, sekaligus memperkuat demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara.
