MANADO - DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) temui DPRD Sulut guna minta bantuan fasilitasi titik koordinat batas wilayah tiga kabupaten, Minahasa Selatan (Minsel) - Minahasa Tenggara (Mitra) dan Boltim.
Dibawah pimpinan ketua Komisi I DPRD Boltim Wilken Rareho diterima oleh anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan,Jumat (3/9/2021).
Wilken Rareho menjelaskan tapal batas wilayah ini mencuat atas aspirasi masyarakat yang mereka terima saat turun reses belum lama ini.
"Ada dua persoalan yang mencuat, yang pertama tapal batas Boltim-Minsel. Masyarakat kami melaporkan ada kegiatan aktivitas tambang masyarakat Minsel telah masuk wilayah Boltim tepatnya di desa Kokapoi Kecamatan Moat.
Menurut Rareho, sampai saat ini masyarakat menahan diri mencegah terjadinya gesekan.
Selain saling klaim dalam masyarakat ini, pemerintah kabupaten juga mengalami kendala dalam melakukan penataan infrastruktur jalan diseputaran batas wilayah tersebut.
"Gara-gara saling klaim, akibatnya 40 KK yang sudah membuat akses jalan, ketika pemerintah boltim ingin menata tapi dapat penolakan karena diklaim tempat tersebut masuk wilayah minsel," ungkapnya.
Ditambahkannya, juga mencuat persoalan tapal batas Boltim - Mitra.
"Kami dapati titik koordinat ada yg memakai batas alam tapi kemudian titik tersebut telah bergeser jauh masuk dalam perkampungan Buyat Ratatatotok.
Kami sudah sempat koordinasi dengan Pemprov Sulut dan dijanjikan akan segera turun melihat situasi dilapangan," katanya.
Para anggota komisi I DPRD Boltim situasi ini segera ditindak lanjuti mencegah jangan sampai ini jadi "bom waktu" jika lambat ditangani.
"Kami minta sama-sama kita mencarikan solusi," lugasnya.
Menanggapi ini, Melky Pangemanan yang didelegasikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen menyatakan akan segera melaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut.
Melky Jakhin Pangemanan
Usul konkrit, D0RD Sulut jadi mediator mempertemukan 3 kabupaten/kota ini.
Mengingat Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pusat, harusnya ini menjadi kewenangan Provinsi.
"Kami akan fasilitasi dengan Pemprov khususnya biro terkait mendudukan semeja dengan tiga kabupaten ini. Pertemuan ini akan menjadi awal penyelsaian yang ada, kami akan agendakan kunker untuk melihat keadaan lapangan," kata Pangemanan.(Obe)
.jpeg)
.jpeg)
