SULUT - Wakil ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian 'warning' penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun anggaran 2022 di sejumlah proyek fisik dan infrastruktur di Sulawesi Utara jelang tutup tahun ini.
Ia menghawatirkan sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana APBD maupun APBN dengan nilai ratusan miliar ini tidak akan tuntas hingga akhir Desember tahun ini.
koordinator Komisi III bidang pembangunan ini mengingatkan Dinas PUPR dan Balai Kementerian PUPR di daerah ini dapat dilaksanakan tepat waktu.
“Sebagai koordinator komisi III yang merupakan mitra kerja Dinas PU maupun Balai Kementerian PU di Sulawesi Utara meminta bahwa pekerjaan proyek harus tuntas dikerjakan sampai akhir tahun.” tandas JAK kepada wartawan Selasa, (13/12) di ruang kerjanya.
Ia pun tegas perlunya diperlakukan reward and punishmen terhadap perusahaan pemenang tender.
”Jika ada pihak ketiga ataupun perusahaan – perusahaan dalam proses pelaksanaan proyek ini tidak selesai maka harus diberikan punishment dan tidak dicairkan anggarannya.” tegasnya.
Ditegaskannya, progress pekerjaan dan infrastruktur yang dilaksanakan dinas PUPR nantinya akan menjadi catatan DPRD dalam evaluasi LKPJ nanti.
“Ini juga menjadi catatan kami komisi III dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan memeriksa nanti di LKPJ, saya memberikan warning khusus kepada Dinas PU terutama kepada pak Kadis untuk memberikan perhatian dalam proses ini termasuk juga
bagi balai – balai dibawah Kementerian PUPR mereka juga harus punya atensi khusus dalam proses pelaksanaan ini agar uang negara tidak dirugikan dan rakyat bisa menikmati hasilnya, itu tujuannya. ” tandas JAK.(Obe)
.jpeg)
%20(10).jpeg)
.jpeg)
