.jpeg)
SULUT - Kemarau panjang tahun 2023 ini diperkirakan akan berlangsung sampai dengan awal tahun depan.
Anggota DPRD Sulut khususnya anggota Badan Anggaran (Banggar) minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut segera lakukan langkah antisipasi persoalan yang akan terjadi pada masyarakat.
Dalam pembahasan perubahan atas APBD tahun anggaran 2023 antara Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, anggoota Banggar suarakan soal krisis beras dan air bersih beberapa waktu lalu.
Anggota Banggar Jems Tuuk menegaskan daerah Bolmong Raya yang menjadi lumbung beras bagi Sulut kini mengalami kekurangan beras.
"Itu didaerah lumbung beras, bagaimana halnya dengan kabupaten/kota lainnya,"ucapnya.
Penegasan lainnya disampaikan anggota Banggar Stella Runtuwene yang minta agar di perubahan atas APBD tahun anggaran 2023 ini agar asda anggaran untuk pembelian beras untuk tiga bulan akhir tahun ini.
"Dinas pangan kenapa diberikan penambahan anggaran ?, padahal situasi dilapangan saat ini warga butuh bantuan pemerintah,bagaimana masyarakat bisa bekerja dengan baik,"lugas srikandi Nasdem Sulut ini.
Pun demikian halnya dengan anggota Banggar Amir Liputo yang menyuarakan persoalan serupa yang dihadapi warga Manado.
"Masyarakat kurang mampu saat ini berteriak harga beras yang melonjak, untuk harga beras kwalitas paling bawah kini dibanrol Rp75 ribu untuk lima kilogram, sudah mahal dan susah dicari lagi, harusnya ada plot anggaran ke dinas pangan,"ungkapnya.
Selain itu, Liputo minta air agar instansi terkait bisa melakukan pembagian air bersih ketitik krisis air dengan menggunakan kendaraan tangki air yang ada.
Permintaan ini dikunci oleh Fransiscus Andi Silangen Ketua DPRD yang juga ketua Banggar.
"Mengingat urgensi, jika anggaran untuk pengadaan beras ini akan lama proses administrasi penggunaannya kalau di dinas pangan, sebaiknya diplot ke Disperindag," tukasnya.
Suara perwakilan warga kepulauan juga dilontarkan oleh anggota Banggar Toni Supit.
"Kita melihat beberapa daerah penghasil beras cukup besar di wilayah kawasan Indonesia timur termasuk Makasar dan Ujung Pandang sudah stop kirim beras kedaerah diluar provinsi sulawesi Selatan karena dampak kekeringan yang berkepanjangan, Apalagi warga kepulauan, karena derasnya angin selatan mengakibatkan ombak besar sehingga berdampak pada biaya pengiriman yang haailnya harga. Beras meningkat dan langka karena kadang kapal jalan kadang tidak,kami mohgoon Pemproov kalau bisa dapat dibantu pasokan ,kisahnya.
Selain itu, krisis yang juga dihadapi warga kepulauan menurutnya adalah ketersesiaan air bersih.
"Kami juga minta bantuan, kalau ada kendaraan pengangkut mobil minum dan air bersih dibantu kedaerah kepulauan
Karena kendaraan kami tidak mampu menyuplai ke desa-desa di daerah kepulauan, daerah-daerah yang berdampak kekeringan,ucapnya.
Menanggapi ini, Ketua TAPD Steve Kepel melalui asisten III bidang administrasi umum Fransiscus Manumpil menjelaskan Pemprov telah mengambil langkah antispatif persoalan tersebut.
"Saat ini memang belum ada pengadaan di dinas pangan karena masih tersedia anggaran Rp5 miliar dana dekonsentrasi yang masih akan digunkan sampai dengan akhir tahun ini dan peruntukannya sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis,Red) yang ada karena dana dekonsentrasi,"jelas Manumpil.
"Ada 15 titik yang akan ada gerakan pangan murah dan harganya seperti harga distributor, anggarannya masih ada dari APBN dan di APBD masih cukup,"tandasnya.(Obe)
%20(2).jpeg)
%20(10).jpeg)