SULUT - Polda Sulut kerahkan personil mengoptimalkan operasi kewilayahan "Berantas Premanisme 2025", seperti halnya yang disampaikan Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Bahagia Dachi di ruangan vicon Polda Sulut, Kamis (8/5/2025) siang.
Langkah Polda Sulut ini didukung dan suport penuh dari empat pimpinan Fraksi DPRD Sulut.
Empat pimpinan fraksi tersebut adalah, Louis Schramm ketua fraksi Gerindra,Rocky Wowor Ketua fraksi PDIP Sulut,Cindy Wurangian ketua fraksi Golkar dan Braien Waworuntu ketua fraksi Nasdem.
Diwawancarai ditempat yang berbeda, mereka berempat memiliki pandangan yang sama terkait program berantas premanisme oleh Polda Sulut.
Pandangan mereka langkah Polda sudah tepat, karena ini sangat berdampak bagi keamanan dan rasa nyaman warga dalam beraktivitas terlebih dalam menjalankan mata pencaharian didalam malam hari.
Mereka mengatakan langkah Polda juga sabagai salah satu upaya memberikan jaminan bagi perputaran roda ekonomi.
Selain itu, untuk mendatangkan investasi ke Sulut salah satunya adalah adanya keamanan,
"Daerah Aman, Investasi Nyaman,"ungkap mereka.
Untuk diketahui, dalam sepekan pelaksanaan operasi sejak dimulai pada 1 Mei 2025, Satgas Operasi Polda Sulut dan jajaran telah mengungkap sejumlah kasus.
Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamasyah Hasibuan, mengungkapkan, "Sejak dimulai pada 1 Mei 2025, baik Satgas Operasi Polda maupun Polres telah mengungkap sebanyak 12 kasus premanisme, 7 kasus sajam, 20 kasus miras dan 7 kasus penganiayaan, serta 1 kasus judi domino."
Ia menambahkan, data dari Biro Operasi Polda Sulut mencatat sejumlah tersangka dan barang bukti yang berhasil diamankan. "Beberapa barang bukti yang diamankan dalam Operasi ini yaitu 7 senjata tajam jenis pisau dan parang, 6 buah panah wayer dan 345 liter minuman beralkohol jenis captikus, sedangkan tersangka sebanyak 26 orang," lanjutnya.
Menurutnya, operasi ini bertujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.
"Operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi aksi premanisme serta peredaran minuman keras (miras) yang dapat memicu tindak pidana kekerasan," ucapnya. Ia memastikan, operasi akan terus digelar hingga 30 Mei 2025.
“Kami terus berkomitmen menjaga wilayah hukum Polda Sulut tetap aman dan kondusif serta bekerja sama dengan stakholder terkait, yaitu Pemerintah Daerah dan TNI," pungkasnya.(Obe)
.jpeg)
